Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Perancangan Perumahan

File:

1. laporan-diskusi-masyarakat-dalam-perencanaan-dan-perancangan-lapangan-rt-7-dago-pojok
2. laporan-kegiatan-partisipasi-masyarakat-dalam-perencanaan-dan-perancangan-lapangan-rt-7-dago-pojok

Evaluasi Kenyamanan Studio Arsitektur pada Universitas di Bandung

 

 

File :

1. laporan-analisis-kenyamanan-studio-arsitektur-pada-universitas-di-bandung
2. paper-analisis-kenyamanan-studio-arsitektur-pada-universitas-di-bandung

 

Signifikansi Budaya Gedung LFM ITB

Makalah Signifikansi Budaya Gedung LFM

DOKUMENTASI MASJID SALMAN DAN PUSDAI

Teresa_Zefanya-15213035-Pusdai-Salman

Laporan Studi Kasus Kantin Barak

UJIAN TENGAH SEMESTER

DI-4007

LINGKUNGAN UNTUK PENYEMBUHAN

Disusun oleh :

Teresa Zefanya / 15213035

Lia Veronica Wirjono / 15213083

SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BANDUNG

2016

Laporan Studi Kasus Kantin Barak

Laporan Studi Kasus Pengaruh Fisik, Psikologis dan Sosial di KFC Dago, Bandung

UJIAN AKHIR SEMESTER

DI-4007

LINGKUNGAN UNTUK PENYEMBUHAN

Disusun oleh :

Teresa Zefanya / 15213035

Lia Veronica Wirjono / 15213083

SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN , DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BANDUNG

2016

UAS

Dokumentasi Masjid Salman dan Pusdai

Teresa_Zefanya-15213035-Pusdai-Salman

Persilangan Budaya : Revolusi Mental Bangsa Indonesia Melalui Sistem Pendidikan

 

Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang merupakan pendiri ASEAN (Association of South East Asia Nation) bersama dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Sejak didirikan pada tahun 1967, kerja sama ekonomi di negara- negara anggota ASEAN telah menjadi agenda utama yang terus menerus dikembangkan dan disempurnakan. Pada tahun 80-an sampai 90-an, negara- negara di berbagai belahan dunia mulai berupaya untuk memajukan negaranya baik secara ekonomi, sosial maupun budaya, bahkan memperbaiki sistem pemerintahan mereka. Pembenahan yang dilakukan tersebut secara tidak langsung memicu negara- negara anggota ASEAN, di antaranya Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan cara saling membuka perekonomian negara masing- masing. Atas dasar untuk mencipkan integrasi ekonomi regional, maka pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-5 di Singapura ditandatanganilah Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation yang menandai dicanangkannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tanggal 1 Januari 1993. Dalam perkembangannya, AFTA baru terealisasi pada tahun 2015 dan diwujudkan dengan liberalisasi perdagangan barang, jasa serta investasi yang berimbas pada semua bidang kehidupan.

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) mau tidak mau mendatangkan tenaga kerja- tenaga kerja professional ke Indonesia sementara hanya sedikit tenaga kerja dari Indonesia yang dianggap ‘layak’ dan diakui keprofesionalitasannya di mata internasional. Hal ini tentu semakin memperberat persaingan di Indonesia bahkan malah dapat meningkatkan angka pengangguran dan inflasi dalam negeri. Mengapa demikian? Karena di Indonesia jadi terlalu banyak tenaga kerja sementara lahan kerja untuk menyerap tenaga kerja tersebut tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang terus bertumbuh. Seharusnya dengan terwujudnya AEC investor- investor asing berdatangan dan membuka sejumlah lahan pekerjaan baru di Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya investor- investor asing lebih memilih mendirikan pabrik di Vietnam daripada di Indonesia. Apakah tenaga kerja Indonesia tidak cukup berkualitas? Apakah tenaga kerja Indonesia hanya bisa menjadi pembantu rumah tangga dan buruh kasar saja di luar negeri?

Setiap tahun banyak sekolah dan universitas di Indonesia yang sudah berstandar internasional bahkan termasuk salah satu dari yang terbaik di dunia meluluskan anak didiknya. Lulusan- lulusan inilah yang ketika mulai menempuh pendidikan digadang- gadang sebagai putra- putri terbaik bangsa. Namun mengapa lulusan institusi pendidikan di Indonesia tetap harus menghadapi berbagai penyetaraan supaya dapat bekerja di luar negeri? Banyak tenaga kerja Indonesia tidak diakui keahliannya dan harus menjadi bawahan dari tenaga kerja asing bahkan di Indonesia. Apakah mutu pendidikan di Indonesia sedemikian rendahnya di mata dunia? Sebenarnya pertanyaan- pertanyaan di atas harus dijawab oleh setiap pribadi bangsa Indonesia. Sudahkah setiap insan Indonesia sungguh- sungguh menampilkan keunggulannya? Bukan standar pendidikan di Indonesia yang terlalu rendah, bukan juga lulusan pendidikan Indonesia yang tidak berkualitas, tetapi mental masyarakat Indonesia yang kemungkinan bermasalah. Sebagian masyarakat Indonesia memiliki mental ‘tempe’, mental lemah yang seolah- olah tidak ingin maju seumur hidup. Begitu banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki mental ‘tempe’ sehingga mental seperti ini seakan telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Apakah benar mental ‘tempe’ adalah bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia?

Definisi Kebudayaan

Kebudayaan adalah kebiasaan dan adat istiadat yang merupakan hasil karya manusia dalam upayanya untuk mempertahankan hidup, mengembangkan keturunan dan meningkatkan taraf kesejahteraan dengan segala keterbatasan fisiknya serta sumber daya alam di lingkungannya. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi kerangka landasan bagi mewujudkan dan mendorong terwujudnya kelakuan (KBBI, 2012). Manusia meyakini kebenaran akan pengetahuan tersebut sehingga sepanjang sejarah peradaban manusia kebudayaan selalu menjadi sumber penilaian hal yang baik dan yang buruk, yang salah dan yang benar, serta yang berharga maupun yang tidak berharga. Selain itu, biasanya di dalam kebudayaan terkandung nilai- nilai moral yang berasal dari pandangan hidup dan sistem etika masyarakat yang menganutnya (Geertz, 1973).

Kebudayaan, dalam bahasa Inggris disebut culture pada tahun 1843 diartikan sebagai cara mengolah tanah, usaha bercocok tanam, mengacu pada istilah agriculture dan holticulture oleh para ahli antropologi. Istilah culture sebenarnya berasal dari bahasa Latin colere yang berarti pemeliharaan, pengolahan tanah pertanian. Culture juga memiliki arti kiasan yang berarti “pembentukan dan pemurnian jiwa”. Seorang antropolog, E.B. Tylor mendefinisikan pengertian kebudayaan bahwa kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Senada dengan E.B. Tylor, Koentjaraningrat mengatakan bahwa pengertian kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil yang harus didapatkannya dengan belajar dan semua itu tersusun dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan, menurut Ki Hajar Dewantara kebudayaan adalah buah budi manusia dalam hidup bermasyarakat.

Konsep yang Salah dan Pengaruhnya dalam Masyarakat

Melihat pengertian kebudayaan yang sedemikian luas dan kompleks, permasalahan mental yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dapat ditilik dari konsep di dalam kebudayaan tersebut. Seperti diketahui, bangsa Indonesia banyak memiliki konsep-konsep yang mengatur perilaku dan mendasari berbagai norma serta etika yang berlaku di dalam masyarakat. Konsep-konsep ini merupakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran berbentuk petuah, nasehat, wejangan, peraturan, perintah dan semacamnya yang diwariskan secara turun temurun melalui  kebiasaan ataupun adat istiadat tentang bagaimana manusia harus hidup secara baik agar ia benar-benar menjadi manusia yang baik dan menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik. Ada kalanya konsep- konsep tradisional dipahami secara sempit bahkan diterima mentah- mentah oleh masyarakatnya tanpa melihat situasi dan kondisi dunia yang terus berubah akibat perkembangan zaman. Seringkali konsep- konsep tersebut bersifat takhayul dan menjadi agak tidak masuk akal jika dipikirkan dengan akal sehat, misalnya saja pendapat bahwa banyak anak banyak rezeki yang berlawanan dengan anjuran pemerintah bahwa 2 anak lebih baik.

Seperti yang sudah diketahui saat ini harga kebutuhan sandang, pangan, dan papan begitu tinggi, jauh di luar kemampuan masyarakat, belum lagi biaya untuk pendidikan dan kesehatan. Untuk makan sehari- hari saja susah, apakah mungkin jika memiliki banyak anak semuanya bisa disekolahkan sampai setidaknya lulus SMA? Pemerintah sejak zaman Presiden Soeharto sudah menerapkan program Keluarga Berencana namun sayangnya kalangan menengah ke ataslah yang mengikuti anjuran pemerintah. Sebaliknya, masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah banyak yang masih menganut konsep banyak anak banyak rezeki. Memang pada zaman dahulu jika keluarga petani memiliki banyak anak maka akan ada banyak tenaga untuk mengusahakan sawah milik keluarga. Namun, pendapat seperti itu menjadi tidak relevan saat ini ketika kebanyakan lahan persawahan sudah dialihfungsikan menjadi industri sehingga para petani beralih menjadi buruh pabrik ataupun terpaksa mengadu nasib ke kota- kota besar. Mengapa tidak relevan? Karena penghasilan buruh pabrik dan golongan masyarakat kecil lainnya yang mengadu nasib di kota besar biasanya jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri apalagi harus menanggung kehidupan begitu banyak anak.

Jumlah anak jalanan di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Anak- anak yang putus sekolah terpaksa bekerja sejak usia dini. Tanpa memiliki kemampuan dan kualitas yang memadai, sampai dewasa bahkan tua mereka akan terus hidup dalam kemiskinan. Sedihnya, anak- anak mereka begitupun dengan cucu- cucu mereka akan mengulang pola kehidupan yang sama. Sebagai akibatnya golongan masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah ini akan terus terjebak dalam ‘lingkaran setan kemiskinan’ bahkan banyak terjadi bahwa yang miskin menjadi semakin miskin dari generasi ke generasi. Lebih parahnya lagi, masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan seolah- olah pasrah dan tidak mau merubah gaya hidup mereka. Kebanyakan bapak- bapak golongan ekonomi menengah ke bawah menganggap bahwa obat dan alat KB terlalu mahal sehingga uangnya lebih baik untuk dipakai membeli beras atau bahkan rokok. Mereka tidak mampu melihat bahwa memiliki satu anak lagi sebenarnya jauh lebih mahal daripada biaya memakan pil KB secara teratur. Pernikahan dini sudah menjadi hal yang wajar karena setelah putus sekolah dan mendapat pekerjaan tidak ada lagi hal yang bisa dilakukan selain menikah dan memiliki keturunan. Jika tidak mendapat pekerjaan, banyak pemuda dan pemudi yang malah menjadi pengemis ataupun pengamen. Setiap hari waktu mereka dihabiskan dengan duduk- duduk di selokan tepi jalan sambil merokok bahkan ada juga yang minum minuman keras. Perilaku seperti inilah yang menunjukkan mental ‘tempe’. Mereka seolah- olah sudah puas dengan keadaan hidupnya yang serba susah dan malah seakan- akan menikmati terjebak dalam kehidupan yang ‘santai’. Mereka menerima bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan ataupun keterampilan yang memadai lalu pasrah serta tidak mau berusaha untuk mencari penghasilan tambahan supaya bisa menyekolahkan anak- anak mereka.

Di sisi lain, masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke atas ada juga yang justru terlalu menikmati hidupnya yang serba berkecukupan. Mereka tidak memiliki konsep yang salah karena kebanyakan masyarakat dari golongan ini sudah mendapat pendidikan yang memadai. Lalu apa yang menyebabkan mental ‘tempe’ pada golongan masyarakat ini? Jawabannya adalah kebiasaan buruk. Ada anggapan bahwa segala sesuatu dapat dibeli dengan uang sehingga secara tidak langsung menyebabkan kurangnya penghargaan terhadap waktu dan kesempatan serta kurangnya rasa tanggung jawab. Misalnya saja, ketepatan waktu, banyak orang yang memiliki janji temu sebut saja pukul 8 pagi seharusnya berangkat dari rumah jauh sebelum waktu pertemuan supaya tidak terlambat namun malah berangkat dari rumah pukul 8. Selain urusan janji yang terlalu dianggap enteng, seringkali urusan birokrasi pun seolah- olah sengaja dibuat rumit dan berbelit- belit bahkan ditunda- tunda. Kebiasaan buruk seperti ini tentunya tidak terdapat di dalam norma dan kebudayaan bangsa Indonesia yang diwariskan turun- temurun. Kebiasaan ini terbentuk akibat dilakukan terus- menerus secara berulang- ulang oleh banyak orang sehingga menjadi hal yang seolah- olah wajar dan kemudian ditiru terutama oleh anak- anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Memelihara kebiasaan buruk seperti ini juga merupakan salah satu perilaku manusia bermental ‘tempe’.

Orang- orang bermental ‘tempe’ inilah yang sama sekali tidak memiliki kegigihan dan keinginan untuk berusaha supaya menjadi lebih baik. Mental mereka begitu lemahnya sehingga mereka lebih memilih untuk merasa puas bahkan berleha- leha dalam kondisi hidup mereka saat ini daripada harus berusaha keras menghadapi persaingan global yang begitu keras. Bagaimana orang- orang bermental ‘tempe’ ini bisa diterima sebagai tenaga kerja professional di luar negeri ketika mereka sama sekali tidak memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin diri? Bagaimana tenaga kerja dari Indonesia bisa bersaing dalam pasar bebas di mana semua orang dari berbagai belahan dunia saling unjuk kemampuan dan kompetensi sementara tenaga kerja dari Indonesia sama sekali tidak memiliki kemauan untuk berusaha? Terlepas dari latar belakang pribadi setiap orang Indonesia, baik yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah yang menganut pandangan hidup yang kurang tepat akibat minimnya pendidikan, maupun yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke atas yang begitu terbiasa dengan anggapan yang salah dan menjadi terbiasa hidup dengan berbagai kebiasaan buruk, pasti ada sesuatu yang dapat dilakukan untuk mengubah mental ‘tempe’ menjadi mental ‘baja’ sebelum mental seperti ini sungguh- sungguh membudaya di dalam setiap lapisan masyarakat Indonesia.

Belajar dari Keunggulan Budaya India dalam Bidang Pendidikan

Pada tahun 2012 lalu, salah satu Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bangka Belitung mengatakan bahwa ia mengharapkan supaya pemerintah Indonesia mencontoh sistem pendidikan di India yang mengutamakan kualitas. Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa pendidikan di India jauh lebih murah daripada di Indonesia karena di sana buku pelajaran menggunakan bahan yang tidak terlalu bagus sehingga harganya murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa sistem kurikulum di India tidak berubah- ubah sehingga murid dapat memakai buku dari senior- senior mereka. Oleh karena itu, menurut beliau, sistem pendidikan di India jauh lebih efisien karena tidak memberatkan orang tua murid terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Sebenarnya apakah benar semua pendapat tersebut di atas? Seperti apa sistem pendidikan di India dan bagaimanakah cara supaya Indonesia dapat memperbaiki mental bangsanya melalui sistem pendidikan dengan mengambil contoh dari India?

Sejak India merdeka pada tahun 1947, prioritas pertama India pada pendidikan (sebagaimana dinyatakan dalam pasal 45 dari undang-undangnya) adalah menyediakan pendidikan gratis dan wajib sekolah bagi semua anak sekurang-kurangnya sampai usia 14 tahun. Tujuan pendidikan umum dibuat atas pertimbangan politik, sosial, dan budaya bangsa sedangkan sistem pendidikannya dipengaruhi oleh Mahatma Gandhi yang memiliki gagasan untuk membentuk ‘kepribadian yang utuh, kreatif, dan produktif’. Metode pendidikan masih menekankan pada peranan hafalan, tetapi ada beberapa jurusan di universitas yang mendorong dilakukannya metode penelitian (inquiry). Komisi Beasiswa Universitas telah mendirikan berbagai pusat studi lanjutan di berbagai universitas dan dari subsidi pusat-pusat inilah kemajuan riset serta pelatihan dikembangkan.

Stuktur dan kurikulum pendidikan di India secara esensial dipengaruhi oleh sistem pendidikan Inggris karena latar belakang penjajahannya. Namun setelah merdeka , konstitusi yang berlaku pada tahun 1950 selanjutnya menegaskan bahwa pendidikan merupakan ‘penyampaian materi’ dan berada di bawah kebijakan pemerintah, sedangkan tugas menteri pendidikannya adalah membantu pemerintah melalui penyediaan bimbingan dan dana. Pasal dalam konstitusi India menyatakan perlindungan hak bagi lembaga swasta untuk menyelenggarakan pendidikan dan menerima bantuan dari pemerintah, serta menyediakan standar tertentu yang harus dipenuhi oleh lembaga. Lembaga Pendidikan Nasional didirikan pada tahun 1961 untuk meningkatkan kegiatan penelitian, studi, pelatihan pada tingkat tinggi (advanced level), dan pengembangan pelayanan pendidikan yang efektif.

Sebagai hasil, pendaftaran murid meningkat tajam sejak India merdeka. Lebih dari 70 juta murid mendaftar setiap tahunnya ke tingkat 1 sampai 12, dan lebih dari 2 juta mahasiswa mendaftar ke universitas. Pada akhir tahun 1960-an, lebih dari 75% anak dengan kelompok usia yang sesuai mendaftar sekolah tingkat 1 hingga 5, lebih dari 32% siswa mendaftar sekolah tingkat 6 hingga 8, dan lebih dari 17% di antaranya mendaftar ke sekolah tingkat 9 hingga 11. Pada tahun 1997 di India sudah terdapat 1250 doktor per 1 juta jiwa penduduknya sementara di Indonesia hanya ada 65 doktor per 1 juta jiwa.

Sudah sepatutnya Indonesia belajar dari keunggulan budaya India terutama dalam bidang pendidikan seperti yang telah dipaparkan di atas. Seperti yang telah diketahui, di India sering sekali terjadi permasalahan akibat sistem kasta dan perbedaan agama. Namun, berkaitan dengan konflik etnis dan perbedaan agama ini, pemerintah India memberlakukan kebijakan yang malah berkaitan dengan pendidikan, yaitu :

1. Membuka program penyetaraan pendidikan bagi sekolah dasar dan melakukan pemberantasan buta huruf. Sensus 1991 mengindikasikan bahwa tingkat illiterate telah mencapai 52,1% yang meliputi anak berusia 7 tahun ke atas dan 23% di antaranya adalah wanita.
2. Mengenalkan nilai warisan budaya India, persamaan derajat manusia, demokrasi, sekularisme, kesetaraan gender, pengenalan program keluarga kecil bahagia, dan menanamkan pola pikir ilmiah.
3. Menyiapkan program pendidikan bagi siswa yang memiliki bakat khusus.
4. Pembaharuan kebijaksanaan pendidikan yang rutin dilakukan setiap jangka waktu 5 tahun sekali.

Sama seperti India, Indonesia juga memiliki berbagai isu rasial dan konflik kepentingan berkaitan dengan beragamnya suku bangsa dan keyakinan masyarakat di Indonesia. Jika pemerintah Indonesia memberi perhatian pada pendidikan misalnya saja dengan menyediakan buku pelajaran murah dan berbagai fasilitas lengkap serta tidak terlalu sering berganti kurikulum, maka akan sangat banyak keluarga dari golongan ekonomi menengah ke bawah yang terbantu. Seperti yang sudah diketahui selama ini, kurangnya pendidikan menyebabkan kurangnya kemampuan berpikir jangka panjang sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan prioritas. Jika pendidikan Indonesia sudah sama baiknya seperti India, tentu angka kemiskinan dan pengangguran pun akan menurun dengan membaiknya kualitas mental masyarakat serta meningkatnya kemampuan mereka sebagai tenaga kerja. Seiring masyarakat yang semakin intelek, tentu konsep- konsep yang tidak relevan berupa takhayul ataupun hasutan- hasutan yang bisa menimbulkan berbagai konflik rasial dan antargolongan dengan sendirinya akan ditinggalkan oleh masyarakat. Dorongan dari pemerintah dan pengawasan dari masyarakat melalui bidang pendidikan secara tidak langsung pastinya memunculkan kesadaran dalam diri setiap orang untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan menghargai waktu demi kemajuan bangsa Indonesia. Dengan demikian, persilangan budaya merupakan sebuah peluang untuk memajukan bangsa dengan saling belajar dan menyerap keungulan-keunggulan dari budaya yang berbeda.

 

 

 

 

Referensi:

Buku

Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.

Koentjaraningrat. 1992. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.

Rukmana, Aan. 2015. Penyerbukan Silang Antarbudaya. Jakarta: Gramedia.

Web

Anonim. 2014. ASEAN Economic Community. http://www.asean.org/communities/ asean-economic-community. diakses 27 Mei 2015.

Anonim. 2015. Association of Southeast Asian Nation.  \http://en.wikipedia.org/ wiki/Association_of_Southeast_Asian_Nations. Diakses 27 Mei 2015.

Anonim. 2015. Bab 3 : Konsep Kebudayaan. http://kuliah.dinus.ac.id/edi-nur/mbbi/bab3.html. diakses 30 Mei 2015.

A.,Arif Ramdhan. 2014. Kebudayaan India. http://hacker-expose.blogspot.com/ 2013/02/kebudayaan-india.html. diakses 31 Mei 2015.

Mauludi, Sahrul. 2015. Penyerbukan Silang Antarbudaya : Dari Keragaman Budaya Untuk Mendorong Kemajuan Bangsa. https://www.academia.edu/7228286/ PENYERBUKAN_SILANG_ANTARBUDAYA. diakses 25 Mei 2015.

Muhammad, Djibril. 2012. Indonesia Diminta Mencontoh Sistem Pendidikan India. http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction /12/12/11/mevhlx-indonesia-diminta-mencontoh-sistem-pendidikan-india. diakses 31 Mei 2015.

Ronalko, Djariadin. 2013. Sketsa Pendidikan di Negara India, Belanda, dan Jepang. http://kumpulan-makalah-adinbuton.blogspot.com/2014/11/makalah-sketsa-pendidikan-di-negara_4.html. diakses 31 Mei 2015.

Setiawan, Ebta. 2012.  Kamus Besar Bahasa Indonesia.  http://kbbi.web.id/budaya. diakses 29 Mei 2015.

Zakapedia. 2014. Pengertian Kebudayaan dan penjelasannya. http://www.artikelsiana. com/2015/02/pengertian-kebudayaan-definisi-para-ahli.html. diakses 29 Mei 2015.

DEMOKRASI DI INDIA

oleh:

Erma Tsania 15213017

Teresa Zefanya 15213035

Ruri Nur’ Aeni 15213038

Irene Debora 15213052

ABSTRAK

 

Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang berorientasi kepada rakyat yang berperan aktif dalam mengkritisi maupun memberi solusi kepada pengambilan – pengambilan keputusan pemerintah sehingga tujuan pengambilan keputusan apapun semata – mata harus untuk kepentingan rakyat. Pada sistem demokrasi pemerintah hanya berperan sebagai wakil rakyat yang akan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berangkat dari pengertian tersebut, penulis berusaha menganalisis bagaiman kenyataan demokrasi yang ada di India.

Dalam makalah ini metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi literatur. Sedangkan metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif analitik. Kesimpulan dari makalah ini berupa sebuah hasil pemikiran tetang bagaiman kenyataan demokrasi yang ada di India yang dapat memberikan saran untuk memperbaiki implementasinya agar sesusai dengan yang diharapkan.

Kata kunci: demokrasi, India.

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

1.1.1 Latar belakang

Dalam makalah ini penulis mengambil pembahasan mengenai “Demokrasi India”. Di sini penulis melihat bahwa demokrasi adalah sebagai bagian dari pembangunan politik. Alasan penulis mengambil judul ini adalah bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik yang paling banyak digunakan oleh negara-negara di dunia pada saat sekarang ini, dan tidak terlepas dengan India. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara India mayoritas penduduknya adalah beragama Hindu yang mana masih menjaga dan sangat ketat memegang sistem kasta, oleh karena itu sangat tidak mungkin dirasa jika demokrasi akan berkembang baik di negara yang memiliki kepercayaan dan keyakinan seperti itu. Namun pada kenyataannya India keluar sebagai salah satu negara yang memiliki sistem demokrasi di dunia, yang mana telah menjalankan sistem demokrasinya dengan sangat baik. Bahkan negara India pada saat ini merupakan termasuk negara yang maju dengan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat serta memiliki kestabilan politik yang baik di negaranya.

Karena hal tersebutlah penulis berinisiatif untuk mengangkat masalah terjadinya fenomena demokrasi di India beserta hal-hal yang menyebabkan dan melatarbelakangi terciptanya masyarakat yang demokrasi di India sehingga pada akhirnya India bisa dijadikan sebagai negara yang terdemokrasi terbaik di dunia.

1.1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, muncul empat persoalan sebagai berikut.

1. Apa itu Demokrasi?
2. Bagaimana Demokrasi lahir di India?
3. Bagaimana Fenomena Demokrasi di India saat ini?
4. Apa saja kasus – kasus demokrasi yang terjadi di India?

1.2 Tujuan Penulisan dan Manfaat

      Tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan makalah ini adalah untuk memberikan informasi tentang fenomena – fenomena demokrasi yang ada di India dan bagaimana cara untuk memaksimalkan penerapan demokrasi di India.

       Manfaat dari penulisan ini adalah untuk mengetahui fenomena demokrasi di India yang merupakan salah satu negara di Asia dengan sejarah demokrasi yang sangat baik.

1.3 Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian untuk menjawab rumusan masalah di atas adalah:

1 pengertian demokrasi

2 sejarah lahirnya demokrasi di India, dan

3 kasus – kasus demokrasi yang terjadi di India.

1.4 Kerangka Teori

Dalam setiap penulisan tentu terdapat pendekatan-pendekatan atau teori-teori yang mendukung untuk membahas suatu masalah hingga bisa dikatakan sebagai suatu kajian ilmiah. Oleh karena itu di sini penulis menggunakan teori liberalisasi dalam menelaah dan menganalisis fenomena-fenomena demokrasi yang terjadi di India. Dalam perspektif liberal terdapat pembahasan mengenai demokrasi dan pentingnya kebebasan terhadap hak-hak manusia yang dibatasi sebelumnya. Kaum liberal menilai kebebasan individu di atas segalanya, sebagaimana dalam demokrasi yakni mengenai kebebasan terhadap hak-hak manusia.

Liberalis memandang negara demokrasi-liberal seperti India yaitu keberadaan negara dipandang sebagai penengah netral di antara berbagai kepentingan yang saling bersaing dalam suatu masyarakat yang terbuka dan plural. Negara memberikan acuan secara hukum dan politik yang di dalamnya memungkinkan seseorang untuk menjalankan urusan sehari-hari  dengan perasaan aman dari bahaya, sehingga berbagai jenis kesepakatan akan dilindungi dan orang-orang akan mampu mengejar berbagai tujuan dan kepentingan mereka tanpa ada larangan, namun dengan catatan bahwa mereka tidak membahayakan orang lain.^[1]

1.5 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Metode

Peneilitian ini bersifat deskriptif, yaitu mendiskripsikan data baik dari literatur maupun lapangan kemudian dianalisis. Sehubungan dengan itu metode yang digunakan digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan empiris dan rasional.

1.5.2. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian kali ini kami menggunakan teknik pengumpulan data, berupa studi literatur dan tayangan berita – berita maupun video dokumenter.

1.6 Sistematika Penulisan

      Penulisan laporan penelitian ini terbagi menjadi tiga bab, yaitu pendahuluan, t, analisis demokrasi di India, serta simpulan dan saran. Pada bab satu akan dibahas mengenai latar belakang penangangkatan aspek laporan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat, metode dan teknik pengumpulan data pada laporan penelitian ini, serta sistematika penulisan.

Pada bab dua akan menjabarkan dan menganalisis masalah – masalah yang telah dirumuskan secara lengkap tentanag pengertian demokrasi, sejarah lahirnya demokrasi di India, fenomena demokrasi di India saat ini, berikut dengan contoh – contoh kasus demokrasi di India. Bab tiga berisi tentang simpulan dan saran dari penulis mengenai permasalahan demokrasi di India.

 

BAB II

ANALISIS DEMOKRASI DI INDIA

 

2.1 Pengertian Demokrasi

       Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (dēmokratía) “kekuasaan rakyat”,^[2] yang terbentuk dari δῆμος (dêmos) “rakyat” dan κράτος (kratos) “kekuatan” atau “kekuasaan” pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, salah satunya Athena; kata ini merupakan antonim dari ἀριστοκρατία (aristocratie) “kekuasaan elit”

Beberapa pengertian demokrasi dari berbagai ahli:

Abraham Lincoln: Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Charles Costello: Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.

John L. Esposito: Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Hans Kelsen: Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.

Sidney Hook: Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

C.F. Strong: Demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.

Hannry B. Mayo: Kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik.

Merriem: Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.

Samuel Huntington: Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang berorientasi kepada rakyat yang berperan aktif dalam mengkritisi maupun memberi solusi kepada pengambilan – pengambilan keputusan pemerintah sehingga tujuan pengambilan keputusan apapun semata – mata harus untuk kepentingan rakyat. Pada sistem demokrasi pemerintah hanya berperan sebagai wakil rakyat yang akan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2.2 Sejarah Demokrasi India

Awal tahun 1857, Inggris secara resmi mengambil alih kekuasaan di India. Dan selama keberjalanan kepemerintahannya, telah banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia di India. Jalan damai hingga pembangkanganpun dilakukan masyarakat sipil India untuk mendapatkan kemerdekaannya. Akhirnya, India berhasil lepas dari Inggris seutuhnya pada tahun 1947, seperti yang tertuang dalam konstitusi negara ini.

Lebih dari setengah abad yang lalu, India telah menjadi negara bukan barat pertama yang mencantumkan demokrasi dalam konstitusinya. Sistem pemerintahan yang demokratis ini diadopsi oleh India tidak lama setelah India merdeka. Dengan semua dikembalikan kepada rakyat, diharapkan rakyat akan ternaungi hak – haknya sebagai warga negara. Sehingga kedaulatan rakyat India akan tercapai.

“Selepas tengah malam, ketika dunia tertidur, India bangun menyongsong kehidupan dan kemerdekaan” Jawarhalal Nehru. (Pidato menyambut kemerdekaan India, 14 Agustus 1947)

Gambar 2.1

Jawarhalal Nehru

Sumber: http://www.penguinbooksindia.com/en/content/jawaharlal-nehru

Kutipan dari Jawarhalal Nehru, Perdana Menteri India yang menjabat selama 17 tahun yang juga salah seorang pelopor demokratisasi di India. Nehru bertekad membawa negeranya ke era modern ilmu pengetahuan dan tekhnologi, ia adalah pemimpin pertama yang memikirkan india dalam konteks dunia. Di dalam negeri, ia berussaha membangkitkan kesadaran tentang perlunya perhatian social bagi kaum miskin dan penghargaan bagi demokrasi. Bagi Nehru, demokrasi memang bukanlah hal pasti yang sangat dibutuhkan bagi suatu negara untuk menjadi negara yang maju dan kuat. Namun, demoktratisasi akan menciptakan banyak ruang gerak bagi masyarakat untuk melakukan perubahan hidup, dari yang tidak manusiawi menuju hidup yang manusiawi, mencari ruang-ruang kebebasan tanpa penindasan. Nehru percaya demokrasilah yang akan membawa India dalam kejayaan bagi masyarakatnya.

Gambar 2.2

Mahatma Gandhi

Sumber: http://www.bookofdaystales.com/mahatma-gandhi/

 

Di sisi lain proses demokrasi di India juga tidak dapat terlepas dari salah satu ajaran Mahatma Gandhi, yang disebut ahimsa.  Makna ahimsa lebih menekankan pada makna penolakan atau penghindaran secara total terhadap segenap keinginan, kehendak atau tindakan yang mengarah pada bentuk penyerangan atau melukai. Dalam kerangka pemikiran positif, ahimsa adalah cinta, karena hanya cinta yang bisa muncul secara spontan dan memungkinkan seseorang bertindak selaras dengan hati dan pikirannya. Gandhi berpendapat, “ Nir-kekerasan (non-violence) adalah cinta. Nir-kekerasan itu bertindak menyatu dalam diam, nyaris terselubung dalam kerahasiaan sebagaimana yang dilakukan cinta.”Ghandi memandang ahimsa dan kebenaran ibarat saudara kembar yang sangat erat, namun membedakannya dengan jelas bahwa ahimsa merupakan sarana mencapai kebenaran, sedangkan kebenaran sebagai tujuannya. Oleh karenanya, dilandasi oleh pemikiran ini, dalam memperjuangkan kemerdekaan hubungan India-Inggris tidak boleh mengandung permusuhan dan tidak bersifat politik. Hal ini juga yang ingin diterapkan dalam masyarakat India yang demokrasi. Bahwa untuk bisa hidup saling berdampingan dibutuhkan implementasi ahimsa didalamnya.

Penerapan demokrasi ini juga terlatarbelakagi untuk mengintegrasikan ideologi-ideologi yang terpisah dalam masyarakatnya. Kerumitan sistem kasta, agama, perbedaan bahasa dan suku, bersandingan denga kemiskinan, hirarki struktur sosial yang kaku, dan perbedaan tingkat kesejahteraan, telah bisa mewakili keheterogenan negara ini dan kekompleksan masyarakatnya. Namun, semua hal ini bukanlah halangan untuk menciptakan suatu tatanan sosial yang bisa mengakomodasinya. Terlebih dengan demokrasi, keragaman adalah sebuah dasar untuk menciptakan sebuah keseragaman yang terdapat dalam dunia yang plural modern seperti India. Melalui nilai-nilai demokrasi masyarakat dituntut untuk dapat saling menghormati dan menghargai orang lain.

Jadi, demokrasi di India bukan lahir tanpa kepentingan apapun. Namun, demokrasi ini adalah buah pemikiran yang berkembang beriringan dengan masalah dan kebutuhan seluruh rakyat dengan tetap mempertahankan sebuah tujuan, kedaulatan rakyat, diatas keberagaman yang ada di India.

 

 

2.3 Fenomena dan Perkembangan Demokrasi di Negara India

Sistem pemerintahan yang demokratis mulai diterapkan di India pada tahun 1947 setelah merdeka dari Inggris. Namun, sesungguhnya demokrasi di India mulai berkembang pada masa kekuasaan kolonial. Pemerintah Inggris memperkenalkan pemilu pada masyarakat India, memperkenalkan fungsi sipil yang baik, melakukan sosialisasi atas pemilihan elite politik melalui sistem politik. Negara India menggunakan sistem pemerintahan parlementer federal republik konstitusional. Parlemen terdiri atas Majelis Tinggi (Rayja Sabha) dan Majelis Rendah (Lok Sabha). Presiden merupakan kepala administratif, yang saat ini dijabat oleh Presiden Pranab Mukherjee, sementara kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Saat ini India dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi yang terpilih dalam pemilu yang diselenggarakan pada 7 April sampai 12 Mei 2014 setelah partai  Aliansi Demokratik Nasional yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata berhasil menang besar dan memperoleh 336 kursi. Maka Partai Bharatiya Janata dan sekutunya memperoleh hak untuk membentuk pemerintahan mayoritas terbesar semenjak pemilihan umum tahun 1984.

Pemilihan umum India 2014 diadakan untuk membentuk Lok Sabha ke-16 dan memilih anggota parlemen dari 543 konstituensi di India. Pemilihan umum ini berlangsung dalam sembilan tahap dari 7 April hingga 12 Mei 2014, sehingga menjadikannya pemilu terpanjang dalam sejarah India. Menurut Komisi Pemilihan India, 814,5 juta penduduk India memiliki hak suara, dengan penambahan sebesar 100 juta dari pemilihan sebelumnya pada tahun 2009, sehingga menjadikannya pemilu terbesar di dunia. Dibutuhkan minimal 273 kursi dari 543 kursi di India untuk memenangkan pemilu.

India dibagi menjadi 28 negara bagian (yang dibagi lagi ke dalam distrik), enam Wilayah Persatuan, dan Wilayah Ibu Kota Nasional Delhi. Negara-negara dipimpin oleh pemerintah yang dilantik sendiri, sementara Wilayah-wilayah Persatuan diperintah seorang pengurus yang dilantik pemerintah persatuan (union government), beberapa di antaranya memiliki pemerintah yang dilantik.

Gambar 2.3

Negara Bagian-Negara Bagian India.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/India#Pembagian_Administratif

 

Negara bagian dan wilayah India:

1.     Andhra Pradesh 2.     Arunachal Pradesh 3.     Assam 4.     Bihar 5.     Chhattisgarh 6.     Goa 7.     Gujarat 8.     Haryana 9.     Himachal Pradesh 10. Jammu dan Kashmir 11. Jharkhand 12. Karnataka 13. Kerala 14. Madhya Pradesh

15. Maharashtra 16. Manipur 17. Meghalaya 18. Mizoram 19. Nagaland 20. Orissa 21. Punjab 22. Rajasthan 23. Sikkim 24. Tamil Nadu 25. Tripura 26. Uttaranchal 27. Uttar Pradesh 28. Bengal Barat

Wilayah Persatuan

1. Kepulauan Andaman dan Nicobar
2. Chandigarh
3. Dadra dan Nagar Haveli
4. Daman dan Diu
5. Lakshadweep
6. Pondicherry

Wilayah Ibu Kota Nasional:

1. Delhi

Keberhasilan sistem demokrasi di India ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang cepat. India pernah mengalami kematian massal yang disebabkan oleh kelaparan dan terjangkitnya kemiskinan di mana- mana. Pada tahun 1986, ada 3,5 juta anak meninggal setiap tahunnya yang diakibatkan oleh dehidrasi dan berbagai penyakit yang menular lainnya. Namun, saat ini India telah menempatkan dirinya sebagai negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang patut diperhitungkan. Keberhasilan demokrasi India juga ditandai dengan bagaimana India dapat mendistribusikan kekuasaan hingga berbagai tingkatan masyarakat. India adalah negara yang dihuni oleh masyarakat yang beragam, baik itu dari sudut kasta, agama, bahasa, dan lain-lain yang menimbulkan berbagai kelompok minoritas. India merupakan satu-satunya negara demokrasi baru dengan sistem federal dengan 28 negara bagian dan 7 teritori.

India mengakui hak-hak minoritas dengan mendistribusikan kekuasaannya di antara kemlompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Misalnya terdapat kuota 33% kuota terhadap perempuan di parlemen. Selain itu tersedia 22% kursi parlemen yang diperuntukkan bagi warga negara berkasta rendah dan suku asli India. Hak-hak dasar warga negara diakui dan terdapat pula perlindungan hukum termasuk kepada kelompok minoritas.

Sistem kasta juga masih berlaku sebagai manifestasi kuatnya hinduisme sejak 1500 SM. Mereka yang berada pada kasta yang lebih rendah adalah mereka yang merupakan kelompok masyarakat miskin. Hal ini disebabkan karena kasta itu seringkali menggambarkan dan membentuk struktur ekonomi masyarakat. India merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia setelah China. Banyak pihak yang berpendapat bahwa terdapatnya sistem kasta merupakan suatu hal yang tidak mendukung terjadinya demokrasi di suatu negara. Namun, sebenarnya kasta memiliki peran dalam keberlangsungan demokrasi di India. Sistem kasta menciptakan keseimbangan partisipasi dalam masa transformasi kepemimpinan dari pemerintah kolonial ke pemerintah India.

Golongan elit menyadari bahwa sistem kasta India masih dibutuhkan untuk menopang bertahannya demokrasi. Hal tersebut menyebabkan kaum elit India jarang sekali berbicara tentang kesetaraan di India, misalnya Mahatma Gandhi yang merupakan tokoh berkharisma besar. Beliau memilih bersikap seperti seorang pemilik kasta terendah dan bersikap “acuh” terhadap keberadaan sistem kasta di India. Kasta berperan sebagai “jangkar” untuk menahan munculnya apa yang disebut Lernerrevolution of rising frustation. Selain itu berperan “menstabilkan” masyarakat petani dalam masa- masa dimana sistem politik masih berada pada tahap penyesuaian-penyesuaian.

Demokrasi di India adalah demokrasi yang muncul dari atas namun bukan dari kalangan borjuis seperti di negara-negara Eropa. Demokrasi India, menurut Georg Sorensen adalah demokrasi yang dicapai melalui koalisi antara elit dominan dengan tiga kelompok utama: (1) profesional perkotaan, yang membangun gerakan kongres 1885; (2) komunitas pengusaha India dalam bidang Industri dan perdagangan, dan; (3) para pemilik tanah di pedesaan (elit desa). Sebagai dampaknya, jika merujuk pada pandangan seorang ilmuan politik seperti Samuel P. Huntington bahwa model transformasi demokrasi seperti ini (transformasi) seringkali hanya menumbuhkan bentuk demokrasi yang terbatas. Tetapi kelebihannya adalah bahwa bentuk negosiasi elit ini telah mendahului meledaknya partisipasi politik. Dikatakan kelebihan karena kondisi ini merupakan kondisi yang ideal dalam konteks transisi politik di negara-negara berkembang.

Demokrasi India sangat dipengaruhi oleh pemerintahan kolonial Inggris. Sejak awal Inggris sudah memperkenalkan pemilu pada masyarakat India, memperkenalkan fungsi sipil yang baik, melakukan sosialisasi atas pemilihan elite politik melalui sistem politik. Ada tiga peran penting pemerintah Inggris yang mempengaruhi pemerintahan demokratis di India saat ini. Pertama, pemerintah kolonial Inggris membantu terbentuknya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi serta mewariskan sesuatu yang dapat memperkuat demokrasi di India yaitu tentara yang terlatih dan professional. Kedua, militer India berfungsi untuk menegakkan kode kepatuhan kepada para pemimpin sipil yang terpilih. Militer sepertinya tetap merupakan kekuatan nasional India yang sebenarnya karena memiliki orientasi kesetiaan nasional yang kuat dan solid dibandingkan kepolisian yang sering terbagi dalam faksi-faksi. Namun , tentara di India tidak memasuki urusan politik, seperti sebagaimana yang terjadi di banyak negara. Ketiga, para pendiri India modern yang membawa India menuju kemerdekaan, membantu pembentukan konstitusi dan lembaga – lembaga politik yang setia pada keyakinan demokrasi. Gerakan-gerakan politik yang mereka pimpin sangat mendukung gagasan-gagasan dan lembaga-lembaga demokrasi.

Pada selama beberapa dekade politik di India dikuasai oleh Partai Kongres Nasional India (INC), dengan menguasai suara mayoritas di parlemen. Namun partai ini tidak dapat terus bertahan karena dianggap mulai gagal mendistribusikan kekuasaan dengan baik. Sehingga menimbulkan elit baru dalam Partai Bharatiya Janata (BJP). BJP menjadi kuat dan dapat memenangkan pemilu karena dapat merangkul minoritas seperti penduduk muslim dan komunitas lokal. Sementara itu INC dapat bertahan dan kembali memegang tampuk kekuasaan lagi, karena masih dapat berkompromi dengan berbagai lapisan kekuasaan masyarakat. Jadi tampilnya kekuatan partai di India tidak lepas dari kekuatan mereka yang mampu merangkul tokoh-tokoh masyarakat yang multi etnis, multi agama dan multi bahasa, serta multi kepentingan di India.

2.4 Kasus – kasus Demokrasi di India

       Pada tahun 2014, sebanyak sepertiga menteri India dengan total 66 anggota kabinet tersandung kasus kriminal. Lima orang di kabinet telah di dakwa. Kasus – kasus tersebut adalah kasus intimidasi, penipuan, percobaan pembunuhan, perkosaan dan kerusuhan. Dakwaan tersebut dibantah oleh Menteri Keuangan, Alun Jaitley, yang mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar apapun. Perdana menteri India, Modi, mendapat banyak kritikan karena janjinya akan pembasmian terhadap pihak yang melakukan korupsi tidak berhasil dilaksanakan. Namun, hal ini malah membuatnya mendulang banyak suara. Setelah berkuasa, kabinet yang dipimpin Modi malah memiliki dua kali lebih banyak politisi yang tersandung kasus hukum dibandingkan dengan partai kongres sebelumnya.

Maraknya kasus yang melibatkan para wanita sebagai korbannya, yaitu kasus perkosaan, telah mencoreng wajah India di mata dunia. Perdana Menteri India, Modi, dalam pidatonya saat memperingati Hari Kemerdekaan India mengatakan bahwa para orang tua harusnya mendidik anaknya sedini mungkin, memberitahu apa yang benar dan salah kepada anak, menjaga, dan bertanggung jawab atas anak-anak mereka. Selain itu, akibat dari peristiwa pemerkosaan yang terjadi pada seorang mahasiswi India tahun 2012 lalu telah mendorong India mengeluarkan undang-undang baru yang lebih ketat terkait pemerkosaan. Walau begitu, angka kekerasaan seksual masih tinggi. Kaitan perkataan Modi dengan kasus pemerkosaan ini adalah pihak yang melakukan pemerkosaan pastinya memiliki orang tua, sehingga diharapkan para orang tua membimbing anak-anaknya dengan benar. Selain itu, ada pesan lain yang disampaikan oleh Modi terkait pelayanan akses keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban orang-orang yang tidak mampu, terlebih kepada pihak yang terlilit utang pada rentenir.

Pada bulan Desember 2014, sekitar 200 orang Kristen di negara bagian Gujarat, yang merupakan daerah asal Modi, dipaksa pindah agama menjadi Hindu oleh kelompok radikal Vishwa Hindu Parishad (VHP atau Dewan Hindu Dunia / World Hindu Council). Belakangan, diketahui bahwa sebelumnya lebih dari 50 keluarga Muslim dikonversi ke Hindu meskipun bertentangan dengan keinginan mereka di kota Agra seperti halnya 30 orang Kristen di bagian selatan negara bagian Kerala. Selain itu, Sekolah Katolik di Bastar negara bagian Chhattisgarh India tengah didesak untuk memasang gambar dewi Hindu (Maa Saraswati) berdampingan dengan gambar Yesus dan Bunda Maria. Kelompok Hindu garis keras, seperti RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh), Bajrang Dal, VHP (Vishwa Hindu Parishad) mengatakan bahwa orang India Muslim dan Kristen semuanya adalah  orang Hindu yang pindah agama lain selama beberapa abad terakhir sehingga kelompok-kelompok ini secara rutin mengadakan upacara yang disebut sebagai “ghar vapasi” yang berarti pulang, untuk memungkinkan orang-orang Kristen dan Muslim kembali memeluk “agama asli” mereka.

Masalah konversi masal tersebut telah melumpuhkan parlemen India. Anggota parlemen oposisi menuntut Modi untuk membuat pernyataan bahwa sejumlah Muslim miskin dipaksa menjadi Hindu setelah dijanjikan mendapatkan kartu jatah dan insentif keuangan lainnya jika beralih agama. Sebaliknya, Perdana Menteri Narendra Modi yang telah bertahun-tahun bergabung dengan RSS, tidak membuat komentar tentang isu-isu agama sejak menjadi perdana menteri. Kelompok pengritik mengatakan bahwa kelompok garis keras Hindu Kelompok pengritik mengatakan bahwa kelompok garis keras Hindu telah menjadi berani sejak BJP berkuasa dan mempromosikan agenda dominasi Hindu. telah menjadi berani sejak BJP berkuasa dan mempromosikan agenda dominasi Hindu. Perdana Menteri  Modi dituduh gagal untuk mencegah kerusuhan anti-Muslim pada tahun 2002 yang menewaskan sedikitnya 1.000 orang ketika menjabat sebagai menteri di Gujarat.  Namun, ia selalu menolak tuduhan tersebut dan Mahkamah Agung India pun tidak menemukan bukti untuk menuntutnya.

BAB III

SIMPULAN DAN SARAN

 

3.1 Simpulan

       Banyak pemikiran yang mengatakan bahwa India adalah negara demokratis dan tergolong paling tua di Asia. Keberhasilan demokrasi di India ini dapat terlihat dalam berbagai bentuk, tergantung pada indikasi yang digunakan untuk menilainya. Apabila kita melihatnya melalui model demokrasi prosedural, yang menekankan pada keberadaan institusi demokrasi, seperti partai politik atau organisasi politik lainnya maka demokrasi di India telah terbilang berhasil. Hal ini dapat dilihat dari kesuksesan terselanggaranya pemilu di negara ini. Berbagai studi mengenai demokrasi di India pada beberapa dekade terakhir menekankan pada bagaimana pengenalan terhadap kebebasan berpendapat dan pemilu telah memberikan konstribusi besar bagi national building di India. Proses ini akan membawa India pada proses modernisasi dan selanjutnya akan diikuti dengan modernisasi dalam bidang sosial-ekonomi, seperti urbanisasi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan persamaan sosial yang akan semakin mengaburkan perbedaan kasta dan agama. Yang mana dengan berjalannya proses tersebut maka perbedaan kasta dan agama akan semakin kabur dan pada akhirnya akan membawa India kepada sistem demokrasi yang baik dan stabil seperti yang dapat dilihat pada saat sekarang ini.

3.2 Saran

      Berdasarkan pemaparan dari kesimpulan di atas maka terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan rujukan dalam peningkatan implementasi demokrasi di India:

(a) Penetapan hukum – hukum yang lebih ketat dan tidak memandang kasta terhadap pelanggaran – pelanggaran hukum,

(b) Penetapan batasan – batasan sejauh apa kasta boleh mempengaruhi keputusan – keputusan dalam pemerintahan, dan

(c) Pembasmian korupsi di kalangan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

 

Akhir, Jumadil. 2012. 30 Orang Tewas dalam Kerusuhan Antar Agama di Assam TimurLaut India. http://www.voa-islam.com/read/world-world/2012/07/25/19995/30-orang-tewas-dalam-kerusuhan-antar-agama-di-assam-timur-laut-india/#sthash.JYeeic27.dpbs (8 April 2015)

Amanda, Gita, Wachidah Handasah. 2014. Perkosaan Permalukan India. http://www.republika.co.id/berita/koran/internasional-koran/14/08/16/nae96a-perkosaan-permalukan-india (8 April 2015)

Anonim. 2011. Story of Indian Democracy. http://www.fpri.org/articles/2011/06/story-indian-democracy.html (7 April 2015)

Anonim. 2012. India Really Democracy. http://www.ibtimes.com/india-really-democracy-1553441.html (7 April 2015)

Anonim. 2012. India. http://www.journalofdemocracy.org/country/india.html (7 April 2015)

Anonim. 2014. Pemilihan Umum India 2014. http://id.wikipedia.org/wiki/ Pemilihan_umum_India_2014 (11 April 2015)

Anonim. 2015. Democracy and Progress India. https://www.whitehouse.gov/blog/2015/01/28/democracy-and-progress-india.html, (7 April 2015)

Anonim. 2015. India. http://id.wikipedia.org/wiki/India (11 April 2015)

Apriyanti, Devi. 2013. Fenomena Demokrasi di Negara India. http://deviapriyanti158.blogspot.com/2013/05/fenomena-demokrasi-di-negara-india.html  (5 April 2015)

Atmaja, Yan Chrisna Dwi. 2014. Sekolah Katolik di India Wajib Memasang Gambar Dewi Hindu.  http://www.satuharapan.com/read-detail/read/sekolah-katolik-di-india-wajib-memasang-gambar-dewi-hindu  (11 April 2015)

Budiardjo. Miriam. 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Guha, Ramachandra. 2008. India After Gandhi: The History of the World’s Largest Demo. India . http://www.mintpressnews.com/india-worlds-largest-democracy-also-worst/190816/.html, (7 April 2015)

Harahap, Husnul Isa. 2010.  Robert A. Dahl dan Studi tentang Fenomena Demokrasi di India. Jurnal: POLITEIA|Vol.2|No.1|Januari 2010 diakses dari: [http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/21102133_0216-9290.pdf]

Huntington, Samuel P. 1997. Gelombang Demokratisasi Ketiga, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

Indonesia, CNN. 2014. Sepertiga Menteri India Tersandung Kasus. http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141111185022-113-10863/sepertiga-menteri-india-tersandung-kasus/ (8 April 2015)

Isharyanto. 2014. Modi, Politisi Kontroversial India. https://isharyanto.wordpress.com/sosok-2/modi-politisi-kontroversial-india/ (8 April 2015)

Kussarwati, Afina. 2012. Demokrasi India. http://www.scribd.com/doc/96462993/Demokrasi-India#scribd (5 April 2015)

Lerner, Daniel. 1983. Memudarnya Masyarakat Tradisonal. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Poerbopranoto, Koentjoro. 1975. Sedikit Tentang Sistim Pemerintahan Demokrasi. Bandung: PT. Ersco.

Qisa’I, Ahmad. 2006. Pengalaman India dengan Demokrasi dan Kelaparan. Jakarta. https://atikacandra.wordpress.com/2011/04/14/india-dan-demokrasi.html (7 April 2015)

Rahmadi, Didi. 2012. Demokratisasi di India http://politik.kompasiana.com/2012/03/31/demokratisasi-di-india-450853.html  (5 April 2015)

Steans, Jill & Pettiford, Lloyd. 2009. Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subekti, Sabar. 2014. India Diprotes Terkait Pindah Agama Secara Paksa. http://www.satuharapan.com/read-detail/read/india-diprotes-terkait-pindah-agama-hindu-secara-paksa (11 April 2015)

Sutowo, Tamsiran. 2008. Ironi Demokrasi di Abad Ini. Bandung: Pustaka Driyarkara.

[1] Jill Steans & Lloyd Pettiford, 2009, Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 118

[2] Lidddell, George, Robert Scott. δημοκρατία, A Greek-English Lexicon. Perseus.

[3] Daniel Lerner. 1983. Memudarnya Masyarakat Tradisonal. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. hal. 45-47.

[4] Samuel P. Huntington. 1997. Gelombang Demokratisasi Ketiga, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, hal. 145.

ARSITEKTUR KONTEMPORER

ARSITEKTUR KONTEMPORER

(CONTEMPORARY ARCHITECTURE)

AR2211   TEORI DESAIN ARSITEKTUR

 

Oleh:

15213011        Retno Rasmi R.

15213013        Annisha Ayuningdiah

15213017        Erma Tsania

15213035        Teresa Zefanya

15213037        Raudina Rachmi

15213059        Diah Fitria Ardani

15213083        Lia Veronica

 

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR

SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2015

ARSITEKTUR KONTEMPORER